Pemkab Purbalingga bakal melakukan uji coba penerapan lima hari kerja mulai 1 Januari 2015.  Rencana penerapan uji coba lima hari kerja ini, untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah, termasuk dengan Pemprov Jateng yang telah menerapkan lima hari kerja. Uji coba akan dilakukan selama enam bulan.

“Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, tinggal lima kabupaten dan kota yang belum menerapkan lima hari kerja. Termasuk kita di kabupaten Purbalingga,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Imam Subijakto, saat apel kerja pegawai Setda, Senin (15/12).

Dengan adanya rencana ini, lanjut Imam, seluruh pegawai di jajaran Pemkab diminta menyiapkan diri agar dapat menyesuaikan diri dengan jam kerja yang baru. Kalau biasanya pulang pada pukul 14.00, saat lima hari kerja diterapkan maka jam kerja pegawai akan bertambah hingga pukul 16.00.

“Kita semua, terutama yang belum terbiasa pulang sore, harus mulai melakukan persiapan dan penyesuaian diri. Termasuk penyesuaian kegiatan dalam keluarga,” katanya.

Dikatakan Sekda,semua SKPD harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya,  kunci untuk peningkatan kinerja SKPD ini ada pada etos kerja pegawai. “Pegawai semestinya tidak hanya menunggu waktu jam pulang,” paparnya.

Sebab menurutnya, waktu tidak bisa menjadi ukuran kinerja pegawai. Menurut dia, para pegawai harus memiliki etos kerja yang tinggi dan termotivasi menyelesaikan pekerjaan. Imam Subijakto menambahkan penerapan lima hari kerja akan sinkron dengan hari kerja di tingkat pusat. Sebab, pemerintah pusat telah memberlakukan lima hari kerja.

Agar tujuan efisiensi dapat tercapai, seluruh SKPD di lingkungan Pemkab harus memiliki komitmen untuk melakukan pengiritan dalam berbagai kegiatan seperti penggunaan listrik, air bersih, BBM (bahan bakar minyak-red) dan SPPD.

“Adanya penerapan lima hari kerja, penggunaan fasilitas kerja logikanya dapat lebih efisien dari biasanya,” katanya.

Dia juga meminta seluruh SKPD untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar nantinya dapat menyesuaikan diri dengan jam kerja yang baru,

Selain pelaksanaan lima hari kerja, mulai Januari mendatang, Pemkab juga akan menerapkan kebijakan sehari berbahasa Jawa. Rencananya program ini dilaksanakan setiap hari Kamis. “Seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan hari Kamis, harus menggunakan bahasa pengantar Bahasa Jawa,” tambahnya.

Penerapan sehari berbahasa Jawa, merupakan komitmen jajaran Pemkab untuk melestarikan Bahasa Jawa.