Sekretaris Daerah (Sekda) Imam Subijakto menegaskan rencana penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga bukanlah isu belaka. Penerapan ini akan dilaksanakan mulai Januari 2015 sebagai bentuk uji coba.

 

“Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Kalau memang lebih produktif dan efektif, maka akan ditetapkan dalam sebuah aturan baku,” jelasnya di depan para karyawan Setda Kabupaten Purbalingga, saat Apel Kerja di Halaman Kantor Bupati, Senin (15/12).

 

Sekda menyadari, pada awalnya, para karyawan mungkin akan mengalami penyesuaian di masa transisi. Bagi yang terbiasa lembur atau pulang sore, mungkin tak akan menjadi masalah dan justru merasa senang karena jatah libur bertambah sehari. Namun, bagi yang terbiasa pulang tepat waktu pukul 14.00, mungkin akan mengalami adaptasi yang berat.

 

“Ini di belakang ada yang berbisik-bisik, kalau pulangnya sampai sore, trus makannya bagaimana. Sudah!Aja mikir kepriwe mangane. Dipikir kambi mlaku (jangan berpikir bagaimana nanti makannya. Dipikir sambil jalan),” ujarnya becanda.

 

Menurut Imam, pihaknya telah merencanakan alokasi uang makan. Namun, Imam tak merinci berapa jumlah uang makan yang akan diterima tiap karyawan di lingkungan Pemkab Purbalingga.

 

Penerapan Lima Hari Kerja ini memang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Karena selama ini, hamper semua Pemerintah daerah telah menerapkannya dan tidak mengalami kendala yang berarti.

 

Basa Banyumasan di Hari Kamis

Selain lima hari kerja, Imam juga mengingatkan rencana penerapan hari Kamis sebagai hari Berbahasa Banyumasan.  Hal ini menyusul Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

 

“Jadi, bahasa Jawa kita kan nggak sama dengan Bahasa Jawa Wetanan. Menyesuaikan saja. Kalau mau menggunakan bahasa kromo, juga dipersilahkan,” lengkapnya.