PURBALINGGA – Sehubungan dengan telah ditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014, seluruh pempinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk mengambil langkah percepatan kegiatan.

Langkah-langkah yang harus diantaranya, dalam setiap kegiatan APBD harus senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu rencana umum pengadaan APBD Perubahan tahun anggaran (TA) 2014 harus segera ditayangkan. Sedangkan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan menggunakan fasilitas Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),” pinta Bupati Purbalingga usai rapat paripurna penetapan APBD Perubahan Tahun 2014.

Kento juga meminta, agar segera melaksanakan kegiatan/pengadaan barang/jasa, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan batas akhir tahun anggaran. Selain itu juga untuk memperhatikan kualitas hasil pekerjaan.

“Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan pada masing-masing SKPD, dan mekanisme pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP),”terangnya.

Sedangkan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, sambung bupati, adalah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainya dengan nilai paling tinggi Rp 200 Juta, serta pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp 50 juta. Untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP adalah berupa pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainya dengan nilai diatas Rp 200 Juta, dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 50 Juta.

“Mekanisme pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP adalah Kepala SKPD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan mengajukan surat permohonan pemilihan penyedia barang/jasa , dan ditujukan kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Purbalingga, selaku kepala ULP,”tuturnya.

Surat permohonan, sambung Kento, dilampiri data kegiatan/pekerjaan, dokumen teknis pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PPKom, dalam bentuk soft copy, serta pengendalian dan pelaporan. Selain itu semua pimpinan SKPD harus dapat mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup masing-masing, sehingga seluruh kegiatan terselesaikan tepat waktu dan mutu. (Kie_Man)