Bupati Prihatin, Kurangnya Perangkat Komputer Hambat Pelaksanaan UNBK SMP

Bupati Prihatin, Kurangnya Perangkat Komputer Hambat Pelaksanaan UNBK SMP
PURBALINGGA, DINKOMINFO – Bupati Purbalingga Tasdi merasa prihatin, karena minimnya perangkat computer yang ada di sekolah, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru sebanyak 50 persen. Hal tersebut berimbas pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan oleh siswa SMP pada awal bulan Mei mendatang.
“Bagaimana pendidikan mau maju kalau sarana dan prasarana sistemnya saja tidak memadai, seperti komputer saja tidak punya. Saya menangis dan malu mendengarkan paparan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) yang saat ini jumlah peralatan komputer di 77 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Kabupaten Purbalingga, masih 50 persen,”ucapnya saat apel pagi yang diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Purbalingga Sabtu (29/4).
Bupati juga mempertanyakan besarnya anggaran pendidikan yang diberikan kepada dinas tersebut sebanyak Rp665 miliar, dipergunakan untuk apa saja, sehingga untuk pelaksanaan UNBK saja masih kekurangan komputer. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya tidak digunakan untuk sarpras yang tidak begitu penting seperti tembok sekolah.
“Masa yang bisa UNBK tingkat SLTP baru 50 persen, jadi ini Dindik bagaimana, lalu anggaran di dinas pendidikan selama ini ini untuk apa. Untuk itu, anggaran jangan hanya untuk membuat pagar sekolah saja. Masa UN tidak ada komputer, seharusnya hari ini Purbalingga 100 persen UNBK-nya pakai komputer, kenapa baru 50 persen. Jadi anggaran sekarang sebanyak RP665 miliar di Dindik untuk apa, saya kira ini ada yang salah manajemennya,”ucapnya.
Untuk itu, pinta Bupati, tahun depan, untuk pelaksanaan UN ditingkat SMP, karena pengelolaan/tanggungjawab sekolah ada pada Pemkab, maka pelaksanaannya harus 100 persen memakai komputer. Menurutnya, karena kurangnya computer para siswa lainnya harus ikut UN menginduk di sekolah lain. Selain, menginduk siswa juga harus ada beban tambahan yakni uang transport dan permasalahan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan, bahwa keberadaan 6.582 guru dan tenaga kependidikan di Purbalingga untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) nomor tujuh se-Provinsi Jawa Tengah dan hal tersebut menurutnya luar biasa. Namun yang menyedihkan, untuk murid-murid dalam pelaksanaan UN ada pada ranking 33, sehingga program-program bagi guru seperti belajar Strata 1, 2 dan strata 3 juga program sertifikasi berikut kenaikan tunjangan belum ada dampaknya untuk anak didiknya.
“Karena saya Bupati harus tahu semua persoalan daerahnya, khusunynya di bidang pendidikan sehingga dengan adanya kondisi pendidik ada yang S1, S2 dan S3 ini bagus karena merupakan ranking tujuh se-Jateng, tapi muridnya untuk UN peringkat 33 sejateng, sehingga saya minta minimal dapat ranking 10 kebawah rangking muridnya. Artinya ada transfer/knowledgenya (pengetahuan)-nya jalan, sehingga ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi 6.582 guru dan tenaga kependidikan, artinya anggaran besar belum tentu membuat penyelesaianya masalah, kalau sistemnya tidak jalan,”ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menekankan, untuk tahun 2018 pengadaan computer lebih diutamakan, selain itu sumber daya anggaran (SDA), sumber daya manusia (SDM)-nya juga perlu diperjelas. Selain itu, wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) sembilan tahun yang sudah ada sejak zaman orde baru sampai sekarang, namun penduduk Purbalingga mengenyam pendidkan sekolah baru 6,8 tahun, sehingga apa yang menjadi program pemerintah tersebut belum terwujud di Kabupaten Purbalingga serta masih menjadi PR juga membuat dirinya tidak dapat tidur dengan nyenyak, pungkas Bupati. (Kieman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *