PURBALINGGA – Kebijakan Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM terkait program perlindungan tenaga kerja bagi para kepala desa dan perangkat desa di kabupaten Purbalingga mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan bagi Pemkab Purbalingga ini diserahkan oleh Deputi Direktur Wilayah Jateng DIY BPJS Ketenagakerjaan, Moch. Triono kepada Bupati Tasdi.

“Kami mohon maaf, karena sesungguhnya penghargaan ini sudah agak lama ditetapkan. Namun baru kali ini dapat kami serahkan,” ujar Triono di Ruang Kerja Bupati Purbalingga, Selasa (17/4).

Dikatakan Triono, penghargaan diberikan kepada kabupaten Purbalingga atas peran aktif dan kepedulian Bupati terhadap perlindungan ketenagakerjaan khususnya kepada pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara (ASN) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kabupaten Purbalingga, lanjut Triono, telah menerbitkan Peraturan Bupati yang mengamanatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa.

“Secara nasional ada 52 kabupaten/kota yang mendapat penghargaan serupa. Termasuk kabupaten Purbalingga yang kami serahkan hari ini,” jelasnya.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis (KCP) Purbalingga Gunadi Hery Urando menuturkan, sejak kebijakan bupati digulirkan tahun 2016 hingga kini seluruh perangkat desa di kabupaten Purbalingga sudah tercover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dikatakan Gunadi, jika tiap desa rata-rata terdapat 10 perangkat desa maka dari 224 desa yang ada dikabupaten Purbalingga jumlah seluruhnya mencapai 2.240 orang.

“Para perangkat desa masuk dalam kepesertaan khusus non ASN. Di kabupaten Purbalingga sudah masuk seluruhnya,” katanya.

Kepesertaan non ASN lain yang sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan SK Bupati, Honorer RSUD dr Goeteng Tarunadibrata, THL Dinas Tenaga Kerja serta THL Sekretariat Dewan dan UPTD Logam.

Total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten Purbalingga, lanjut Gunadi, mencapai 44.000 tenaga kera dari 1.100 badan usaha atau pemberi kerja. Sementara, masih ada potensi tenaga kerja yang belum tersentuh jaminan ketenagakerjaan, Mereka adalah tenaga kerja di 1200 usaha kecil dan mikro kabupaten Purbalingga.

“Untuk badan usaha besar, sudah hampir seluruhnya masuk BPJS Ketenagakerjaan. Yang masih menjadi PR adalah para pekerja UMKM,” jelasnya.

Ditambahkan Gunadi, sosialisasi bagi pekerja sektor UKM terus dilakukan dengan menggandeng dinas instansi terkait.

Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM mengaku, pemkab Purbalingga berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Diantaranya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Penghargaan ini tentunya diharapkan dapat memotivasi para pekerja baik di perusahaan atau badan usaha lainnya. Sekaligus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Di tambahkan Bupati selain melalui BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Purbalingga mulai tahun ini juga menggulirkan program jaminan hari tua bagi perangkat desa. (Hr/humas)