Bupati Purbalingga secara simbolis menyerahkan 100 buah sertifikat kepada masyarakat Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol, Kamis (23/10). Sertifikat tersebut merupakan program nasional (Prona) yang dianggarkan pada tahun 2014.

Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubupaten Purbalingga pada tahun 2014 ada 3000 bidang tanah yang telah disertifikatkan, yang berarti terjadi kenaikan sebanyak 500 bidang tanah yang disertifikatkan dibanding pada tahun 2013 hanya 2500 bidang tanah,

Pada tahun 2014 ada 21 desa di 9 kecamatan yang mengikuti prona yakni untuk Kecamatan Karangreja di Desa Gondang, Siwarak,  Kutabawa.  Untuk Kecamatan Karangjambu di Desa Sanguwatang dan Desa Sirandu, Kecamatan Karangmoncol di Desa Tunjungmuli dan Karangsari, Kecamatan Rembamg di Desa  Gunung Wuled dan Desa Karangbawang. Kecamatan Pengadegan di Desa Tumanggal dan Tegalpingen,  Kecamatan Kaligondamg di Desa Sinduraja, Pagerandong dan Sidanegara, Kecamatan Kemangkon di Desa Pelumutan, Kecamata Bobotsari di desa Dagan serta Kecamatan Kejobong di Desa Pandansari dan Krenceng.

Kepala BPN Purbalingga, Hamdan Ambari mengatakan progam prona ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam mengurus kepemilikan tanahnya.

“Alhamdulillah belum sampai tutup anggaran pekerjaan penyertifikatan tanah telah bisa diselesaikan,” ujar Hamdani

Hamdani menambahkan pada tahun 2015 sertifikat prona akan ditambah lagi menjadi 4500 bidang untuk lintas sektoral, untuk usaha menenah kecil d mikro (UMKM) ditambah 100 bidang dan sektor pertanian sebanyak 300 bidang.

“Pada saat ini sudah ada 3000 an  peserta yang ndaftar lewat prona,” ujarnya

Hamdan berharap supaya masyarakat sadar dengan tanah yang dikuasai,  yang berdarakan pada patok yang sudah sisetujui tetangga batas tanahnya. Dengan telah terbitnya sertifikat maka akan mempunyai kepastian hukum baik subjek maupun objeknya.

Pada tahun 2014, kantor BPN sudah melakukan migrasi softwear yang berbasis web. Masyarakat atau notaris bisa ndaftar secara online dan ini bisa terpantau oleh pusat data di BPN.

“Masyarakat cukup 2 kali ke BPN pertama mengajukan permohonan, dan kedua melakukan pembayaran administrasi, ” ujar Hamdan

Lewat SMS 2409 lanjut Hamdan masyarakat bisa mengetahui status tanahnya sudah sampai mana. Masalah biaya jangan sampai masyarakat menganggap pembuatan sertifikat mahal, karena ada biaya di kantor pertanahan dan di luar pertanahan. Biaya di luar kantor BPN, terkait pengurusan administrasi dari desa, kecamatan dan notaris. Selain itu juga ada pajak BPHTB dan pajaak final.

Hamdan menghimbau agar masyarakat segera mengurus sertifikat tanahnya, karena kalau dibiarkan terlalu lama maka pengurusannya akan lebih rumit. Sekarang sebagian tanah di Purbalingga masih atas nama nenek moyangnya, dari letter C sampai nama SPPT, dan ini akan lebih rumit lagi jika ada penjualan di bawah tangan sedangkan si penjual sudah meninggal.

Sedangkan Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto mewakili masyarakat Purbalingga mengapresiasi dan mengucapkan terimaksih dengan BPN yang telah menerbitkan sertifikat.

Sukento berharap dengan diterbitkannya sertifikat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terutama untuk peningkatan ekonomi secara keseluruhan, karena sertifikat bisa digunakan sebagai agunan usaha.

“Sertifikat ini bisa disekolahkan (agunan), tapi di bank yang benar jangan di bank kloyong apalagi bank ucek-ucek,” pungkas Sukento