Bupati Usulkan 2 Kali Pilkades Pada 2018

Bupati Usulkan 2 Kali Pilkades Pada 2018.

PURBALINGGA, INFO- Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH. MM. menyampaikan usulan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2018 dilaksanakan 2 (dua) kali. Hal itu disampaikannya saat rapat paripurna DPRD, Rabu (07/02) di ruang rapat Paripurna DPRD Kab. Purbalingga dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi yang disampaikan pada rapat sebelumnya pada hariSelasa (06/02) di tempat yang sama.

Menurut Bupati Tasdi, usulan tersebut semata-mata untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan karena pada tahun 2019 akan menghadapi pemilu legislatif dilanjutkan pemilu presiden pada April 2019, dan tahapannya adalah 6 bulan sebelum waktu pelaksanaan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2018.

“Selain pelaksanaan pilkades untuk mengisi kekosongan 46 jabatan, saya usulkan pada bulan Nopember 2018 atau setelah selesai masa pemilihan Gubernur untuk melaksanakan pilkades bagi 160 jabatan kades yang masa bhaktinya berakhir di bulan Maret, karena saya pikir terlalu lama apabila menunggu sampai 2020,” kata Bupati Tasdi.

Bupati Tasdi menambahkan, sebagai konsekuensi usulan tersebut, pihaknya melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan akan merumuskan surat permohonan persetujuan yang ditujukan kepada DPRD Kab. Purbalingga terutama Komisi I. Selain surat, akan dipersiapkan juga anggaran untuk pelaksanaan pilkades dimaksud, maka perubahan anggaran akan diajukan pada bulan Mei.

“Kami ajukan di bulan Mei karena Juni nanti sudah memasuki masa lebaran dan juga akan disibukkan pada pemilihan Gubernur, dan pembahasan perubahan anggaran itu nantinya diharapkan dapat mencukupi kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan 2 kali pilkades, baik yang 46 maupun yang 160,” kata Bupati Tasdi.

Bupati Tasdi berharap, usulan pelaksaan 2 kali Pilkades di tahun 2018 dapat dipahami dan direalisasikan bersama-sama antara Pemkab Purbalingga dan DPRD sehingga pada tahun 2019 akan lebih memfokuskan diri pada pemilu legislatif dan pemilu presiden.  (PI-5)

Bupati Tasdi Sampaikan Jawaban Pandangan Fraksi Tentang 7 Raperda.

Sebelumnya, Bupati Tasdi menyampaikan jawaban atas pandangan umum 7 fraksi mengenai 7 Raperda yang disampaikan pada 31 Januari 2018 lalu yang terdiri dari Raperda tentang Bela Beli Purbalingga, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata cara Pencalonanan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemilihan Kepala Desa, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2012 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Penataan Arsip, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Raperda Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

Mengenai Raperda tentang Bela Beli Purbalingga, Bupati Tasdi sampaikan jawaban atas pertanyaan fraksi PDIP mengenaii pendataan dan pembinaan UMKM, bahwa berdasar sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yang telah melalui updating, jumlah UMKM Purbalingga sebanyak 86.877 tersebar di 18 kecamatan dan terbanyak adalah 9.002 UMKM di Kec. Purbalingga. Dari data tersebut, produk potensial yang dapat dikembangkan adalah sapu, gula semut/gula Kristal, nanas, knalpot, batik dan berbagai kuliner lainnya. Dan saat ini, untuk mendorong peningkatan usaha khususnya bidang permodalan, perangkat daerah telah memfasilitasi pembiayaan UMKM denganprogram bagi hasil (mudharobah) oleh BPRS Buana Mitra dan BMT melalui program subsidi bunga.

“Terkait kewajiban penggunaan produk lokal bagi perangkat daerah, BUMN, BUMD dan sekolah maupun lembaga lainnya, kami sampaikan saat ini baru terbatas pada produk batik dan jamuan makan dan nantinya akan dikembangkan ke produk lokal lainnya. Bagi yang tidak mendukung penggunan produk lokal, akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam salah satu pasal raperda ini,” lanjut Bupati Tasdi.

Selanjutnya mengenai besaran restribusi yang dapat menimbulkan peluang gugatan, Bupati Tasdi sampaikan bahwa hal itu memperhatikan surat edaran Menteri Keuangan nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang perhitungan tarif restribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pada raperda perubahan sudah terinci cukup detail sehingga pemilik menara dapat memperhitungkan manfaat yang akan diterima.

“Bagi penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan dan melanggar aturan dalam Raperda, tidak membayar restribusi, dan pelanggaran lainnya, maka diupayakan penagihan secara intensif, apabila tetap melanggar maka sanksinya berupa teguran tertulis, sampai penyegelan oleh Satpol PP,” kata Bupati Tasdi.

Terkait Raperda tentang Penataan Arsip, Bupati Tasdi sampaikan bahwa Raperda ini diharapkan dapat melindungi kepentingan daerah serta menjamin hak-hak keperdataan masyarakat yang meliputi hak sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip contohnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, KTP dan lainnya.

Mengenai Raperda Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, Bupati Tasdi menjawab pertanyaan jika ada masyarakat miskin yang belum tercover dalam jaminan kesehatan nasional, bahwa  pasal 6 peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 menyebutkan kepesertaan JKN bersifat wajib,  mencakup seluruh penduduk Indonesia termasuk Purbalingga.

“Pemkab Purbalingga sudah ada kesepakatan dengan BPJS tentang penyelenggaraan program JKN menuju cakupan menyeluruh bagi penduduk Purbalingga dan pada peraturan Bupati nomor 77 tahun 2017 tentang program kartu Purbalingga sehat telah mengatur jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai JKN dan mengatur integrasi ke JKN,” kata Bupati Tasdi. (PI-5).

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *