Laporan: Drs Muh Fozi Umar (sumber : http://www.gemari.or.id/artikel/4198.shtml)
Bupati Kabupaten Purbalingga Drs Triyono Budi Sasongko, MSi. lahir di Purbalingga, 4 Juni 1956. Anak ke tiga dari 9 bersaudara dari pasangan Bapak Sosrodihardjo (aim) dan Ibu Soetarni), merupakan sosok tokoh pejuang sejati Gerakan Keluarga Berencana. Melalui ide-ide serta karya cemerlangnya sebagai buah dari bentuk dharma bhaktinya terhadap Program KB patut dijadikan teladan dan panutan bagi para pemimpin yang lain.

DOKTERANDUS Triyono Budi Sasongko MSi, menjabat sebagai Bupati Purbalingga sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dalam memimpin rakyatnya senantiasa menggunakan konsep kebersamaan, kemitraan, bertindak local akan tetapi orientasinya global (act locally and think globalty).
Dalam kepemimpinannya, Bupati Drs Triyono Budi Sasongko, MSi, ayah tiga anak (Dyah Hayuning Pratiwi lahir di Jakarta, 11 April 1987, Dyah Handayani Nastiti lahir di Jakarta, 22 September 1991 dan Lintang Putra Perwira lahir di Purbalingga, 5 Pebruari 2004, buah hati perkawinan dengan isteri tercinta Rr Ina Ratnawati), telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ditempuh melalui berbagai program yang menyentuh rakyatnya antara lain pembukaan lapangan kerja; peningkatan akselerasi usaha kecil dan menengah; serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan antara lain melalui pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Ketelitian, ketepatan dan ketegasannya dalam mengambil sikap cepat dan tepat dalam setiap keputusan, dibuktikan dalam
mengapresiasai
Keppres nomor: 103 tahun 2001 pasal 114 ayat 2 yang berbunyi “Sebagian tugas
Pemerintahan dilaksanakan ; Pemerintah Daerah sesuai dengan kebu-tuhan, dialih-kan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.
Dengan cepat dan tegas, Bupati Purbalingga Drs Triyono Budi Sasongko MSi, segera menerbitkan Perda nomor 34 tahun 2003 sebagai wujud desentralisasi manajemen di bidang Pembangunan Kependudukan yang telah mengubah status BKKBN menjadi Badan KB dan KS (BKBKS).
Selanjutnya melihat kondisi dinamis dari suatu tuntutan masyarakat dan pemerintah maka telah disempurnakan kembali menjadi Dinas KB dan KS (DEKBKS) dengan Perda nomor 23 tahun 2005 dan disempurnakan kembali melalui Perda nomor 16 tahun 2003 tanggal 16 Oktober 2008.
Struktur institusi tersebut dianggap sebagai wadah yang paling tepat dalam mengemban visi program KB yaitu Mewujudkan Keluarga Berkualitas 2015. Hal ini dikandung maksud bahwa program KB berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju,mandiri, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi dari program KB tersebut seiring sejalan dengan Visi yang dicanangkan oleh Bupati Purbalingga yaitu “Purbalingga Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”.
Triyono sejak kecil bersama saudaranya (Bambang Eko Budi Utomo-Wiraswasta, Dr Hendro Budi Hartono-PNS, Drs Triyono Budi Sasongko, MSi, Drs. Endah Budi Lukito-Wiraswasta, Ambar Budi Yuwono-
Wiraswasta, Singgih Budi Susilo, BE -Wiraswasta, Ir Wahyu Budi Saptono – PNS, Retno Budi Astuti, BA.-Ibu Rumah Tangga dan si bungsu Dra Esti Budi Lestari-PNS) memang digembleng kedua orang tuanya yang giat dibidang wirausaha. Maka sikap tegas, disiplin, tekun sebagai warisan orang tua mendarah daging dalam dirinya bahkan sangat menonjol saat menjabat sebagai Bupati Purbalingga.
Menyadari akan pentingnya keberhasilan di bidang KB, kebijakan yang dikeluarkan selama memimpin Purbalingga senantiasa menempatkan program KB sebagai prioritas pembangunan yang terus tetap dilanjutkan secara menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Keluarga Berkualitas pada tahun 2015.
Drs Triyono Budi Sasongko, MSi, memahami benar bila program Keluarga Berencana gagal akan mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk yang luar biasa. Dampak dari ledakan penduduk tersebut di samping akan membebani Pemerintah seperti dalam memberikan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan/kriminalitas, penyediaan lapangan kerja dan masih banyak yang lainnya terlebih dalam situasi dan kondisi krisis ekonomi global termasuk yang melanda Indonesia saat ini.
Untuk mendukung kelangsungan program KB utamanya dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan di mana Kabupaten Purbalingga telah memiliki Kelompok UPPKS sebanyak 1.745 kelompok yang terdiri dari kategori dasar sejumlah 1.591 kelompok, berkembang sejumlah 141 kelompok dan paripurna sejumlah 13 kelompok.
Dari jumlah kelompok yang ada tersebut dengan anggota sebanyak 133.198 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Usaha yang berkelompok sebanyak 3.469 dan sementara yang melakukan usaha perorangan sebanyak 27.754.
Dengan dukungan dari Bupati Drs Triyono Budi Sasongko, MSi, yang sangat concern dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini telah dibuktikan bahwa hasil dari kegiatan kelompok UPPKS tersebut dapat dipasarkan di berbagai daerah baik di Jawa Tengah maupun provinsi yang lainnya. Hasil produk utama dari kelompok UPPKS di Purbalingga adalah sapu lidi, peralatan rumah tangga dari pohon kelapa, budidaya jangkrik dan lain sebagainya.
Sebagai pemimpin berpikiran maju dan bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyatnya DrsTriyono Budi Sasongko, MSi, segera menyambut gegap gempita berbagai inovasi baru seperti Gerakan Posdaya yang dikumandangkan Ketua Yayasan Damandiri Prof Haryono Suyono. Ini dibuktikan kegiatan Posdaya di Purbaliungga semakin menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Selain membangkitkan dan menguatkan kembali silaturahmi dan gotong royong melalui kegiatan Posdaya masyarakat dipacu mampu memperkuat kesejahteraan ekonomi keluarga. Salah satunya Posdaya Majasari Bukateja, Purbalingga melalui produk unggulannya “Mie Nyong” berhasil meningkatkan kesejahteraannya.
Bukan hanya itu, Purbalingga yang telah lama bermitra dengan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto di kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) antara lain KKN PBA (Pemberantasan Buta Aksara) yang sekarang sedang berjalan (antara lain di Kecamatan Padamara, Kec.Kalimanah, Kec.Kaligondang, KKN-PBA dijadwalkan dimulai Juli 2006).
Pelatihan lifeskill yang dimotori LPM Unsoed, Yayasan Damandiri dan Pemerintah Daerah seperti pelatihan komputer, pembuatan kue, pembuatan Paping Blok, pelatihan ketrampilan dengan sistem magang di restoran bakso, soto dan Iain-lain di Purbalingga sekaligus menjadi embrio dikembangkannya KKN Tematik Posdaya di negeri tercinta Indonesia. Pelaksanaan KKN Tematik Posdaya dijadwalkan semester depan.
Untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman Bupati Triyono telah menyediakan lahan seluas 22 hektare untuk pembangunan perluasan Kampus Unsoed di Purbalingga untuk pengembangan bidang Ilmu Pengetahuan Sains dan teknologi terapan. Tahap awal Bupati Triyono telah berhasil membebaskan
lahan seluas 11 hektare dan siap untuk dibangun. Sisanya 11 hektar lagi pembebasannya secara bertahap dan siap dalam waktu dekat maksimal tahun 2010. Triyono berharap dengan berlokasinya Fakultas Sains dan teknologi terapan di Purbalingga percepatan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Purbalingga bisa segera terwujud.
Perhatian, dorongan, dukungan serta komitmen Bupati Triyono Budi Sasongko terhadap Program KB telah dibuktikan dengan telah diterimanya penghargaan dari Pemerintah termasuk BKKBN Pusat antara lain Penghargaan Wira Karya Kencana tahun 2006 dan Manggala Karya Kencana Tahun 2007.
Selain telah mendapatkan penghargaan dalam bidang program KB, sebagai kota bersih telah mendapatkan Penghargaan Adipura pada tahun 2009. Keberhasilan dalam program KB telah pula mendapatkan beberapa predikat antar lain sebagai: Juara II Tingkat Nasional lomba UPPKS pada tahun 2007, dan Juara Harapan II Tingkat Prov insi Jawa Tengah lomba UPPKS pada tahun 2009.
Bukan hanya itu, masih seabreg lagi penghargaan yang telah diterima Kabupaten Purbalingga di bidang pembangunan lainnya selama Bupati Triyono Budi Sasongko mengemban tugas selama ini. Drs Muh Fozi Umar, MKes, Praktisi Badan PP dan KB Kabupaten Purbalingga/RIS/Hnur