Keinginan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto untuk mengajak kalangan pengusaha agar mendukung Gerakan Purbalingga Peduli Pendidikan melalui penggalangan dana Corporate social responsibility (CSR), belum mendapat respon positif dari kalangan pengusaha.

Kegiatan yang digelar di Operation Room Graha Adiguna itu, hanya dihadiri sekira 60 orang dari 130 undangan yang disebar kepada pimpinan perusahaan swasta/BUMN/BUMD,pengusaha, ormas, organisasi perempuan, serta para kepala unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga. Jumlah itupun masih lebih banyak dihadiri undangan dari kalangan birokrasi.

“Acara ini sebetulnya acara mengetuk hati kita semua untuk membantu saudara-saudara kita yang betul-betul berat dalam mengatasi permasalahan pendidikan putra-putrinya,” ujar Bupati Sukento saat membuka Sosialisasi Gerakan Purbalingga Peduli Pendidikan, Rabu (12/11).

Menurut Bupati, pemkab Purbalingga telah banyak melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan pendidikan di masyarakat. Dia menuturkan, ide pembangunan SMK Negeri 3 yang awalnya disebut SMK Duafa, menjadi salah satu langkah pemkab untuk menampung anak dari keluarga kurang mampu sehingga dapat melanjutkan sekolahnya dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemkab dan yayasan.

Sayangnya, dana yang dibutuhkan untuk operasional sekolah dengan system boarding school ini sangat besar. Sehingga bila ditanggung semua oleh pemkab akan sangat memberatkan APBD. Menurut Bupati, biaya hidup untuk 1 anak dalam satu tahun mencapai Rp 8 juta. Belum lagi untuk pengadaan peralatan permesinan yang mencapai Rp 38 miliar. “Mengatasinya, saat ini SMK 3 tidak khusus untuk anak kurang mampu saja. Yang boarding school untuk keluarga yang kurang beruntung dan yang regular untuk keluarga mampu,” jelasnya.

Upaya lainnya, lanjut Bupati, juga dilakukan melalui Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA). Lembaga yang telah ada sejak 2008, hingga 2013 lalu telah membantu 5.427 siswa SD, SMP dan SMA dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp 1,29 miliar.

Getok Tular

Meski tak banyak dihadiri kalangan pengusaha, salah satu pengurus Dewan Pendidikan Purbalingga, Subeno  menolak, tidak hadirnya para pengusaha tersebut, sebagai wujud tidak adanya komitmen perusahaan yang ada di Purbalingga, terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

“Memang banyak perwakilan perusahaan yang tidak hadir. Namun, bukan berarti mereka tidak komitmen dengan dunia pendidikan di Purbalingga. Kemungkinan, mereka tidak hadir karena banyaknya agenda mereka sendiri,” jelasnya.

Dia berharap, meski banyak perwakilan perusahaan yang tak hadir, perwakilan yang hadir bisa mengabarkan secara lisan kepada perusahaan lainnya, terkait program penggalangan dana CRS untuk pendidikan, yang dilakukan oleh Pemkab Purbalingga. “Mereka ada pertemuan rutin. Lewat pertemuan rutin itu, kami harap bisa getok tular (saling memberitahu, red) program Pemkab ini,” imbuhnya.

Menurut Subeno, Ide gerakan peduli pendidikan ini  sudah muncul lama. Namun baru dapat terealisasi saat ini setelah  mendapat mandat dari Kementerian Pendidikan RI untuk menindaklanjuti proposal seputar ide tersebut dan didukung penuh oleh Bupati.

“Peduli pendidikan disini dapat berupa penyaluran beasiswa, pemberdayaan anak putus sekolah dan sebagainya. Pertemuan ini juga meminta saran para undangan tentang formula apa yang jitu untuk memajukan pendidikan di Purbalingga,” jelasnya.

Melalui Gerakan ini, dunia usaha dan masyarakat dapat turut berperan dalam membangun generasi cerdas mandiri. Mereka akan diarahkan untuk membantu kemajuan pendidikan di lingkungan sekitarnya. Dan jika telah dilakukan, mereka juga diminta membuat list siapa saja yang pernah dibantu dan berapa nominalnya. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih bantuan.

“Tapi Dewan Pendidikan bukan sebagai penyalur dana. Merek sendiri yang akan menyerahkannya. Kami hanya menghubungkan, menjembatani dan mempertemukan dunia usaha dengan anak-anak yang membutuhkan,” ungkapnya.