Kantor Pos Purbalingga, Salurkan Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera

POSKantor Pos Purbalingga dijadwalkan menyalurkan pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada  puluhan ribu rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Purbalingga. Jadwal pembayaran serentak direncanakan dimulai pada 27 Nopember hingga 7 Desember 2014 mendatang di 93 titik pembayaran.

Sedangkan jumlah RTS tersebar di 240 desa/kelurahan di 18 kecamatan se Kabupaten Purbalingga, dengan total penerima PSKS 80.377 RTS. Penyaluran bantuan diawali dengan launching penyaluran program tersebut, oleh Bupati Purbalingga, di alun alun Purbalingga, Selasa (25/11).

Menurut Kepala Kantor Pos Purbalingga Nonok Troyono, pihaknya siap melayani penyaluran tersebut di loket-loket yang sudah ditentukan. Sedangka mekanisme pembayaran bisa dilakukan secara komunitas.

“Untuk Kecamatan Purbalingga penyaluran bantuan tersebut dimulai hari ini, sekaligus launching oleh bupati, dan jadwalnya  selama empat hari. Sdangkan untuk 17 kecamatan lainya, dijadwalkan menyusul pada 27 Nopember, hingga 7 Desember 2014 mendatang,”jelas Nonok.

Mekanisme pembayarannya, papar Nonok, RTS bisa mendatangi loket pembayaran dengan membawa kart perlindungan social (KPS) asli, dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) asli, serta melampirkan foto copy kedua dokumen tersebut.

“Yang berhak mencairkan dana adalah nama yang tercantum di kartu KPS. Dalam kartu tersebut ada nama-nama yang berhak mencairkan dana, pertama kepala keluarga (KK), kemudian istri, dan anak. Kalau dalam KK hanya ada nenek dan cucunya, maka dana dapat dicairkan oleh cucu nenek tersebut,”terangnya.

Kalau, karena sesuatu hal, sehingga dana tersebut dicairkan oleh anggota keluarga yang belum mempunyai KTP atau belum berusia 17 tahun, tetapi tidak mempunyai kartu identitas tersebut, maka dapat menggunakan KK. Pembayaran PSKS/dana bantuan diterimakan kepada RTS, senilai  Rp 400ribu, untuk periode Nopember Desember dibayarkan sekali,

Sedangkan pembayaran PSKS, hanya dapat dilakukan kepada RTS yang memiliki KPS, dan tercantum pada data bayar/daftar nominatif. Dan RTS yang tidak memiliki KPS, tetapi terdapat dalam aplikasi daftar nominatif, maka RTS diminta mengikuti prosedur KPS hilang, serta RTS yang memiliki KPS tapi tidak terdaftar di aplikasi tersebut, maka tidak dapat dibayarkan.

Usai melaunching penyaluran bantuan PSKS secara simbolis, Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto meninjau ke kantor pos Purbalingga, untuk melihat kesiapan dalam menyalurkan bantuan PSKS tersebut.

‘Saya berharap, agar bantuan pemerintah pusat tersebut yang diperuntukan bagi warga atau RTS miskin, dalam pelaksanaannya lebih tertib dan lancar dengan mendahulukan orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti lansia,”ujarnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *