Pemkab Laksanakan Sosialisasi Optimalisasi Zakat Bagi PNS dan Karyawan BUMD

Rapat Koordinasi Optimalisasi Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan BUMD di wilayah Kabupaten Purbalingga sempat diwarnai adu argumentasi tentang perlu tidaknya menyalurkan zakat melalui badan amil seperti Badan Amil Zakat Daerah (Sekarang Baznas-red).

Diantara peserta rakor yang terdiri para kepala SKPD dan pimpinan BUMD terjadi ketidaksepahaman menyangkut hal tersebut. Ada sebagian peserta yang mendukung dan menyetujui diterapkannya kebijakan penyaluran zakat melalui Baznas. Namun sebagian lainnya memilih menyalurkan zakatnya kepada keluarga dan masyarakat dilingkungannya, tanpa melalui Baznas.

Sekcam Bukateja, Deddy Sutono sangat mendukung penyaluran zakat mal melalui badan amil dalam hal ini Baznas (Bazda-red) Purbalingga. Menurut Deddy, selain dapat dimanfaatkan lebih optimal, membayar melalui amil dapat menghindarkan riya.

“Kalau kita salurkan langsung kepada penerima bisa saja suatu ketika kita tidak iklas dengan pemberian kita,” katanya saat sesi diskusi di Operation Room Graha Adiguna, komplek Pendapa Dipokusumo, Selasa (16/9).

Hal berbeda disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Achmad Khotib. Menurutnya, masih banyak yang keliru ketika berbicara mengenai zakat yang terdiri dari beberapa kriteria. Sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi terutama menyangkut substansi dan teknisnya.

“Kewajiban zakat bagi umat islam lebih diutamakan disalurkan kepada keluarga dan lingkungan yang dekat. Sah saja kalau kita bayar zakat dilingkungannya kemudian catatanya sampai ke baznas. Yang penting pegawai sadar zakat. Tidak penting pembagiannya,” tandasnya.

Sementara, Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Purbalingga, Suroso Abdul Rozak mendukung agar optimalisasi penyaluran zakat PNS dan karyawan BUMD melalui Baznas bisa berjalan. Karena menjadi amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sekaligus menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Baznas.

“Baznas selayaknya jalan. Agar penyalurannya lebih merata hendaknya sampai ketingkat desa. UPZ di tingkat desa inilah yang akan menghimpun dan mengadministrasi zakat dilingkunganya,” katanya.

Suroso juga menilai potensi zakat di Purbalingga belum dikelola dengan optimal dan bernilai ekonomi produktif. Padahal bila potensi itu bisa dioptimalkan, bukan tidak mungkin Purbalingga dapat membangun pabrik yang bisa menampung banyak tenaga kerja.

“Kewajiban zakat penghasilan hanya 2,5 persen. Ada yang lebih besar dan itu sudah berjalan yaitu zakat pertanian yang besarnya 10 persen dari hasil panen para petani. Masak hanya 2,5 persen saja masih terkesan berat hati ,” tandasnya.

Menindaklanjuti rakor tersebut, Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto akan membentuk tim kecil yang bertugas membahas dan menindaklanjuti pelaksanaan optimalisasi zakat bagi PNS dan karyawan BUMD di Purbalingga. “Pembahasanya menyangkut mekanisme penghimpunan dan penyaluranya,” ungkap Bupati yang langsung menyerap aspirasi para PNS dalam rakor tersebut.

Bupati meminta, pada kurun waktu kedepan, Baznas dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat dan penyalurannya. “Harapanya, Baznas dapat ditingkatkan perannya. Kesadaran membayar zakat meningkat, program penyaluranya juga ditingkatkan. Sehingga semakin menarik muzaki menyalurkan zakatnya melalui Baznas,” tandasnya.

Bupati juga berencana mengirim pengurus Baznas Purbalingga melakukan study banding pengelolaan zakat di Negeri Jiran Malaysia. “Karena pemerintahan disana sudah begitu baik memenej zakat dari masyarakat,” tambahnya.

Seperti diketahui, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat oleh Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ.

Optimalisasi pengumpulan zakat melalui Baznas merupakan instruksi presiden RI nomor 3 tahun 2014. Instruksi itu ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga negara non kementerian, termasuk para Gubernur dan Bupati/Walikota.

“Instruksinya dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Sekda Imam Subijakto, saat menjadi moderator acara itu.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *