Komitmen mempercepat seluruh kegiatan pembangunan dalam tahun anggaran 2015 ini, kembali dikemukakan Bupati Sukento Rido Marhaendrianto. Apalagi masa jabatan Bupati-Wakil Bupati periode 2010-2015 bakal rampung Juli mendatang.

“Pelaksanaan kegiatan 2014 menurut beberapa orang belum optimal. Tapi menurut saya cukup optimal tinggal tambah gas. 2015 gasnya beda dengan 2014. Gasnya harus gaspol dan remnya harus pakem,” ujar Bupati saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna, Rabu (21/1).

Menurut Bupati, penyerahan DPA memiliki arti strategis dalam mempercepat penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan APBD 2015. Diakui Bupati, disamping berbagai keberhasilan dan perkembangan positif yang sudah diraih, perlu juga disadari belum semua kegiatan dapat berjalan secara oprimal. Masih ada sejumlah kendala dan hambatan baik dalam tataran manajemen maupun tataran teknis.

“Mari kita benahi bersama dengan meningkatkan semangat kerja bersama, kerja keras, kerja cerdas dengan prinsip MBA (Managemen By Alliance) atau manajemen dengan mengutamakan kebersamaan dalam mewujudkan Purbalingga EMAS,” tegasnya.

Bupati menambahkan, setelah DPA diserahkan, seluruh unit kerja agar segera mengambil langkah-langkah untuk percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan dan segera memulai kegiatan. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi adanya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Purbalingga, Yanuar Abidin menuturkan, APBD kabupaten Purbalingga tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 pada 30 Desember 2014.

Setelah APBD 2015 ditetapkan, segera ditindaklanjuti dengan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, dimana program yang akan dilaksanakan pada 2015 berjumlah 94 program, terbagi menjadi 1.587 kegiatan.

“Jumlah DPA yang diserahkan sebanyak 1.792 dengan total APBD Rp 1,524 triliun,” jelasnya.

Dengan diserahkanya DPA kepada seluruh SKPD, lanjut Yanuar, maka SKPD dapat segera mengajukan uang persediaan (UP). “Namun ada syaratnya. SKPD harus sudah mengajukan GU nihil dan rekonsiliasi LRA dan sudah selesai rekonsiliasi asset,” tandasnya.

DPA diserahkan langsung oleh Bupati secara simbolis kepada Kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepala Bagian Pembangunan, Camat Bojongsari dan Lurah Bojong.