Purbalingga Catatkan Inflasi Terendah di Wilayah Banyumas

Purbalingga Catatkan Inflasi Terendah di Wilayah Banyumas

PURBALINGGA, INFO – Kabupaten Purbalingga mencatatkan inflasi terendah selama tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 angka inflasi tercatat di Purbalingga 2,39, sementara di Purwokerto 2,42 dan Cilacap  2,77. Sedang pada tahun 2017, angka inflasi di Purbalingga 3,72, atau lebih rendah dibanding Cilacap yang mencatatkan 3,91 dan Purwokerto 4,41.

Sementara angka inflasi pada bulan Januari 2018, di Purbalingga tercatat di  angka 0,98% atau lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas yang mencapai 1,29% dan Kabupaten Cilacap 1,33%.

“Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, angka inflasi di Purbalingga juga lebih rendah. Pada tahun 2016 angka inflasi nasional 3,02, sedang tahun 2017 sebesar 3,61,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Purbalingga, Ir Supri Handayani pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Bupati. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM, Selasa (20/2).

Ikut hadir dalam rapat tersebut hadir Kepala Perwakilan bank Indonesia Purwokerto Agus Chusaini, para anggota TPID Purbalingga.

Bupati Tasdi dalam kesempatan itu menekankan pentimngnya penyempurnaan organisasi TPID. Perlu penambahan anggota tim untuk memperkuat kinerja, antara lain dari Badan Keduangan Daerah (Bakeuda), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Apindo (asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Dinas Perumahan dan Pemrukiman. “Tim nantinya harus bekerja sinergi untuk menyusun rencana kegiatan yang bagikagar mampu mengendalikan inflasi,” tegas Bupati Tasdi.

Bupati Tasdi menekankan  beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti halnya Purbalingga mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dari Banjarnegara, namun sumbangan produksi pertaniannya relatif sama. Sehingga perlu peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.  Kemudian, dalam kegiatan operasi pasar yang dilakukan khususnya operasi pasar beras, kurang  banyak diminati oleh masyarakat. “Dua hal ini perlu diperhatikan oleh OPD terkait khususnya anggota TPID. Dalam operasi pasar beras, misalnya, kualitasnya juga perlu ditingkatkan, agar lebih banyak masyarakat yang berminat,” kata Bupati Tasdi.

Bupati Tasdi menambahkan, pihaknya menghimbau kepada Bank Indonesia untuk ikut mendukung sektor pertanian, khususnya dalam penanggulanan hama tikus pada lahan pertanian. Kebijakan ini memang bukan kebijakan moneter, namun Bank Indonesia yang selama ini ikut membina petani melalui kegiatan CSR (corporate Social Responsibility)-nya, bisa membantu penyediaan rumah burung hantu (Rubuha), dan kegiatan lainnya yang mendukung pertanian.

Tasdie menambahkan, sebagai ketua TPID sesuai Keputusan Presiden (Kepres)  No.23 tahun 2017 menegaskan TPID yang terdiri dari banyak unsur harus berperan aktif turun ke lapangan mengumpulkan data khususnya mengidentifikasi masalah terkait inflasi. Dia menginstruksikan kepada TPID agar melaporkan perkembangan mengenai inflasi sebulan sekali. “Kami akan adakan rapat koordinasi sebulan sekali mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan inflasi. Saya harapkan ribetnya jalur distribusi ke konsumen dipangkas se-efisien mungkin sehingga harga bisa terpantau,” tambahnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Agus Chusaini nmengatakan, aat menghadari rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Selasa (20/2) di ruang rapat Bupati. Agus mengatakan, Inflasi Purbalingga di bulan Januari berada di angka 0,98% atau lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas yang mencapai 1,29% dan Kabupaten Cilacap 1,33%.  Inflasi year on year(yoy)  Purbalingga yang berada di angka 3,52% masih digolongkan pada inflasi ringan. Agus menunjukan yoy Kabupaten Banyumas yang berada di angka 4,15% dan yoy Kabupaten Cilacap yaitu 4,14%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak(BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan pengurusan STNK, pembayaran tagihan telepon, kenaikan tarif angkutan, dan pembayaran tagihan PDAM.

Kepala BPS Purbalingga Supri Handayani menambahkan, inflasi administratif seperti kenaikan pengurusan STNK menjadi faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Supri mengatakan, program Bupati seperti pembagian beras gratis berkontribusi menekan angka inflasi di Purbalingga. Namun, dia menggaris bawahi angka inflasi menjadi acuan Kabupaten Purbalingga menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Purbalingga. (PI-8)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *