PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu daerah yang menerapkan sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari 224 Desa di kabupaten Purbalingga hingga saat ini baru 85 desa yang memanfaatkan Siskeudes ini.

Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM mengaku sangat mendukung pemanfaatan aplikasi Siskeudes yang dikelola BPKP. Menurut Bupati, Dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke desa di kabupaten Purbalingga telah mencapai Rp 200 miliar. Aliran Dana Desa tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang baik, sehingga kedepan tidak akan ada persoalan keuangan di desa.

“Siskeudes yang dikelola oleh BPKP sangat tepat diiplementasikan di kabupaten Purbalingga. Di Purbalingga baru ada 85 desa. Harapannya semua desa nanti menerapkan sistem keuangan desa ini. Supaya transparan, akuntabel, manfaat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati Tasdi usai membuka Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, di Pendapa Dipokusumo, Jumat (4/5).

Workshop dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI Ir. H. M Romahurmuziy, MT, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo, SE, MPM,Ak, CIA,CFE,CA dan Kabag Binops Ditbi,nmas Polda Jateng AKBP Suwanto, SH.

Bupati Purbalingga melannjutkan, Dirinya tidak berharap ketika desa digelontor banyak uang tapi justru bermasalah. Sehingga keberadaan Siskeudes sangat bermanfaat untuk meminimalisir penyimpangan. Apalagi era keterbukaan seperti sekarang, tidak hanya menggunakan dana namun harus didukung pertanggungjawaban secara administratif, konstruktif dan ada benefit impact-nya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kita tinggal mempercepat pengisian perangkat dan diklat bagi perangkat agar nanti menguasai implementasi sistem keuangan desa ini,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Romahurmuziy atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Romy, menuturkan, workshop diselenggarakan untuk menguji keberhasilan tata kelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes yang di introduksi oleh BPKP. Program tersebut, menurut Gus Romy, merupakan hasil rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan BPKP yang meminta partisipasi BPKP untuk mengawal pelaksanaan keuangan desa.

“Ini (Dana Desa-red) memang barang baru bagi desa-desa seluruh Indonesia dan jumlahnya cukup besar. Hari ini baru dalam kisaran Rp 750-an juta tapi nanti idealnya bisa mencapai Rp 1,5 miliar per desa. Karena itu kita minta pengawalan penatakelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh BPKP,” katanya pada sesi konperensi pers.

Hal tersebut, disebutkan Gus Romy, agar sasaran Dana Desa bisa tepat sesuai undang undang yaitu untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu juga dapat diperoleh pelaporan yang relatif angkutabel serta sasaran untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dapat tercapai.

“Workshop yang digelar hari ini (Purbalingga-red) maupun kemarin di Kebumen desa-desa sudah mengimplementasikan Siskeudes. Meskipun di kabupaten Purbalingga sejauh ini yang melaksanakan total baru 85 desa. Saya berharap 224 desa yang ada nantinya akan melaksanakan Siskeudes ini secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara, pembicara lainnya, Hery Subowo Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah menggambarkan strategi pemeriksaan keuangan dana desa yang akan dilakukan BPK melalui uji petik melaui pengambilan sample pemeriksaan. Sample itu, lanjut Hery, direncanakan sebanyak 21 persen dari total kabupaten/kota yang memiliki desa atau sebanyak 90 kabupaten/kota.

“Setelah lebaran, juga akan dilakukan pemeriksaan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah daerah. Bukan desanya yang diperiksan tetapi pemdanya,” kata pembicara lainnya, Ernadhi Sudarmanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan kepada pemda karena sedikit banyak pemda ikut bertanggunjawab atas permasalahan yang terjadi di tingkat desa. Tanggungjawab itu, tandasnya, melalui fungsi pembinaan dan pengawasan baik oleh Setda sebagai pusat pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes), Camat dan inspektorat kabupaten.

Pada kesempatan tersebut disampaikan testimono pemanfaatan Siskeudes oleh Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Kepala Desa setempat, Tofik mengaku menerapkan tata kelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes sejak 2017. Sistem keuangan itu, mampu menjadi solusi keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desanya.

“Siskeudes sangat mudah untuk dioperasikan sehingga sangat membantu pengadministrasian keuangan di desa kami,” katanya. (Hr/humas)