RaperdaRencana peraturan daerah (Reperda) tentang pemecahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diajukan Bupati ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Raperda ini disusun dengan pertimbangan besarnya beban kerja DPU maka diperlukan pengembangan pada dinas ini.

Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto mengatakan DPU akan dibagi menjadi 2 dinas yaitu dinas sumberdaya air dan bina marga dan dinas cipta karya, tata ruang, kebersihan dan energi sumber mineral.

“Untuk itu perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja dinas darah kKabupaten Purbalingga perlu dirubah, “ ujar Sukento pada saat menyerahkan 5 Raperda ke Dewan, Kamis (13/11).

Penyerahan raperda ini juga bersama 4 Raperda lainnya yaitu Raperda APBD tahun 2015, Raperda penetapan desa, Pencabutan Perda Nomor 17 tahun 2010 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Pencabutan perda nomor 12 tahun 2011 tentang alokaksi dana desa.

Terkait dengan APBD tahun 2015, Sukento mengatakan akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yang berupa urusan wajib, urusan pilihan dan urusan bidang tertentu. Urusan wajib digunakan untukmeningkatkan kualitas hidup masyarakat, yakni pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta sistem jaminan sosial

“Rencana belanja tahun 2015 juga akan digunakan untuk kenaikan gaji PNS rata-rata 6% dan pemberian gaji ke 13,” ujar Sukento.

Dalam APBD tahun 2015, rencana pendapatan sebesar Rp 1,462 trilyun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 178,8 milyar, dana perimbangan sebesar Rp 895,4 milyar dan pendpatan lain-lain sebesar Rp 388,4 milyar.

Sedangkan rencana biaya belanja sebesar Rp. 1,524 trilyun untuk belanja tidak langsung Rp 1,021 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp 502,4 milyar, serta untuk pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 61,8 juta.