Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto mengungkapkan terjadinya sengketa atas tanah merupakan kejadian yang telah ada semenjak jaman Mahabarata dalam kisah pewayangan. Permasalahan hukum sengketa tanah digambarkan melalui perebutan tanah kerajaan hingga terjadinya perang Mahabarata.

“Gambarannya persis seperti film Mahabarata. Bisa ada kakak adik berantem. Sesama saudara saling membunuh dan lainnya. Sengketa tanah sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum,” ujar Bupati saat membuka Pembekalan Teknis Penyelesaian Sengketa Hukum di Masyarakat, di Operation Room Graha Adiguna, Rabu (24/9).

Menurut Bupati, sengketa hukum di masyarakat bukan hanya terjadi karena permasalahan tanah semata, namun masih banyak lainnya seperti sengketa waris, perceraian, korupsi dan lainnya. Apabila sengketa tersebut berlarut larut dan tidak cepat mendapat penyelesaian, lanjut Bupati, maka akan berdampak pada kerugian atas diri yang bersengketa, bahkan dapat merugikan pemerintah.

Bupati berpesan kepada jajaran aparat, para camat, kades, dan perangkatnya, bila ada permasalahan sengketa hukum di masyarakat, agar sedapat mungkin diselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan baru. “Tolong segera diselesaikan. Ibaratnya mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Bagaimana permasalahan selesai tapi tidak menimbulkan permasalahan yang lainnya,” ujar Bupati.

Kegiatan Pembekalan Teknis yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Inspektorat Wilayah, Bapermasdes, Bagian Tata Pemerintahan, para camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

Para peserta mendapat pembekalan materi dari Kejaksaan Negeri Purbalingga menyangkut Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dari Pengadilan Agama dengan materi Upaya Perdamaian dalan Proses Perceraian serta Tertib Administrasi Pertanahan dan Teknik Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah oleh narasumber dari Kantor Pertanahan Purbalingga.

“Materi ini dipilih karena dalam keseharian, hal-hal seperti ini menjadi topik yang hangat di masyarakat,” jelas Kabag Hukum dan HAM Tavip Wuryanto.