Saat ini, pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2014 Kabupaten Purbalingga sudah memasuki pertengahan bulan kedua, tribulan keempat. Sedangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir Desember, tinggal menghitung hari. Dan berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, sampai dengan saat ini, realisasinya dibawah target.

“Saat ini RAPBD 2015 sedang dibahas, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu melakukan upaya langkah-langkah persiapan pelaksanaan  kegiatn APBD  2015. Sehingga bila tidak dilakukan percepatan penyelesaian kegiatan, dapat mengalami putus kontrak,”pinta Asisten Ekonomi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sekda Purbalingga, Susilo Utomo di Ruang Ardi Lawet Gedung A Komplek Setda Purbalingga, Rabu (19/11), pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2014 yang diikuti kepala SKPD.

Menurutnya, dengan latar belakang tersebut, kegiatan rapat evaluasi, sekaligus sebagai upaya melakukan langkah-langkah pelaksanaan APBD Tahun 2015. Selain itu, kegiatan APBD TA 2015, dapat dipersiapkan, dan dilaksanakan, lebih awal. Sehingga pelaksanaannya tersedia waktu cukup dan dalam penyelesaian kegiatan, akan tepat waktu dengan hasil berkualitas, serta tidak ada kegiatan yang gagal lelang.

Susilo menegaskan, bahwa total kegiatan belanja langsung yang dibiayai dari APBD awal dan perubahan, sejumlah 1.807 kegiatan, dengan anggaran Rp 556. 249.177.000,-.Dari 1.807 yang diajukan oleh SKPD ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), sejumlah 214 kegiatan. Sejumlah 214 kegiatan terdiri dari 161 kegiatan anggaran awal dan 53 kegiatan anggaran perubahan, serta yang terlelang 188 kegiatan. Berdasarkan laporan dari SKPD, pelaksanaan kegiatan yang sudah masuk ke Bagian Pembangunan 24 SKPD, dari 171 SKPD. Dan sampai bulan ini, prosentase realisasi, target fisik 83, 33 persen, realisasi fisik 44, 78 persen, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 44,78 persen, dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  44, 78 persen.

“Sedangkan kegiatan yang masih proses masa sanggah gagal lelang, karena penyedia menawar tidak memenuhi syarat adminsitrasi sejumlah satu kegiatan. Kegiatan tersebut, adalah pengadaan alat kesehatan, kedokteran, Keluarga Berencana (KB), senilai Rp 5.212.734.000,-, bersumber dari APBN yang dikelola oleh RSUD,”terangnya.

Sedangkan upaya mempercepat penyelesaian kegaiatn tahun 2014, yang belum selesai, Susilo meminta, agar SKPD penanggung jawab kegiatan, harus meningkatkan pengawasan di lapangan. Sedangkan bila pelaksanaan kegiatan dibawah target yang ditetapkan, mak SKPD mengambil langkah tindak lanjut dengan memotivasi, serta memberikan peringatan kepada rekanan secara bertahap.

“Bila terdapat kegiatan yang tidak selesai/putus kontrak atau tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, maka SKPD pelaksana kegiatan agar segera melapor ke bupati, denga tembusan Bappeda, DPPKAD, serta bagian pembangunan,”ujarnya.