Sudah Tidak Jaman, Informasi Ditutup-tutupi

Di era yang segalanya serba terbuka,  baik untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan masyarakat, maupun informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sudah tidak jamannya kebutuhan  informasi di tutup-tutupi, melalui keterbukaan informasi diharapkan tranparansi atau keterbukaan akan muncul.

“Hari gini sudah tidak ada lagi jamanya orang menutup-nutupi akses informasi. Hari gini  juga sudah tidak jamannya lagi gagap teknologi (gaptek)  informasi.  Maka  cakrawala atau cara berpikir kita harus dibuka, “pinta  Ketua Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Rahmulyo Adi Wibowo pada acara Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti para pejabat PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga  Rabu (3/12).

Menurut Bowo, sapan akrabnya ketua KPI Jateng , selain cakrawalanya harus dibuka, dalam pasal 7 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pejabat PPID  selaku badan publik juga mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang ada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

“Selain itu dalam menyediakn informasi kepad publik juga harus akurat, benar serta tidak menyesatkan. Badan publik juga harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan informasi public secara baik dan efisien, sehinga dapat diakses dengan mudah,”ujarnya.

Bowo menambahkan, bahwa selaku pengelola informasi,  badan publik harus mampu menujukkan kepada masyarakat dan dunia. Bahwa melalui informasi ,diharapkan transparansi, dan keterbukaan muncul.Menurutnya, seluruh lembaga termasuk diantaranya para pejabatnya mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif adalah badan publik.

“Sedangkan dalam konteks keterbukaan informasi publik,  menurut UU KIP,  selain kewajiban tersebut badan publik juga berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang undangan yang berlaku,”tuturnya.

Dalam keterbukaan informasi publik ada empat kategori,yaitu  informasi yang wajib disediakan  setiap saat , informasi yang wajib disampaikan secara serta merta, informasi yang wajib disampaikan secara berkala, dan informasi dikecualikan.

Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhendrianto mengatakan, bahwa kehadiran UU KIP, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi kepada public.

“Layan informasi tersebut dimaksudkan sebagai wahana membangun komunikasi dua arah, antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga pemerintah dapat memenuhi hak masyarakat untuk tahu, sedangkan masyarakat dapat menyapaikan cita-citanya sertaberperan aktif dalam proses penyelenggaraan Negara,”ujarnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *